Home >> NEWS >> Waktu Maksimal Sengketa Pileg Tidak Diatur dalam RUU Pemilu
ilustrasi pemilu : www.analisahukum.com

Waktu Maksimal Sengketa Pileg Tidak Diatur dalam RUU Pemilu

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan jangka waktu maksimal sengketa pemilu legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut menurutnya akan menimbulkan ketidakpastian terkait tahapan pemilu secara keseluruhan.

“Kalau tidak ada waktu maksimal sengketa hasil pileg, bisa jadi persoalan tahapan pemilu. Timbul ketidakpastian hukum, kenapa sengketa pilpres waktunya ditegaskan 14 hari sejak permohonan diterima oleh MK tapi pileg tidak ada,” kata Fadli saat diskusi “Catatan Terhadap Beberapa Variabel Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu” di Jakarta, Minggu (6/11/2016).

Ia menjelaskan, dalam Pasal 452 ayat (3) diatur soal pengajuan sengketa dilakukan paling lambat 3×24 jam setelah penetapan hasil pemilu. Namun berbeda halnya untuk sengketa hasil pilpres, pengajuan diisyaratkan 3 hari. Menurutnya, untuk sengketa pileg lebih baik disamakan seperti pilpres.

Lebih jauh ia juga membeberkan sejumlah persoalan terkait norma sengketa pemilu lainnya. Antara lain tentang Pasal 446 ayat (2) yang memberikan kewenangan Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk dapat menerima delegasi tugas penyelesaian sengketa dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Jika proses sengketa diselesaikan di tingkat kecamatan, bahkan PPL, ini akan membuat persinggungan antara masing-masing peserta dengan penyelesai sengketa menimbulkan masalah di dalam tahapan pemillu. Belum lagi soal persoalan kapasitas dari Panwascam dan PPL untuk menyelesaikan sengketa.”

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, RUU Penyelenggaraan Pemilu dibuat dalam kondisi tergesa-gesa.

“Porsi penegakan hukum juga ternyata tidak mendapat perhatian optimal secara memadai,” ujar Titi. (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *