Home >> DPR >> Usut Ledakan Chamber RSAL Mintohardjo, Komisi IX Bentuk Panja

Usut Ledakan Chamber RSAL Mintohardjo, Komisi IX Bentuk Panja

Komisi IX DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus sentinel hiperbarik chamber di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Mintohardjo dan menegakkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor  36/2009 tentang Kesehatan dan KUHP.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Dirjen Yankes Kemenkes dan Dirut RSAL Mintohardjo serta Keluarga Korban RSAL di gedung DPR, Senin (30/5/2016).

“Komisi IX juga meminta agar pengelola RSAL Mintohardjo menjelaskan secara menyeluruh kepada keluarga korban dan publik tentang penyelesaian kasus meledaknya tabung sentinel hiperbalik,” kata Ketua Komisi IX  DPR, Dede Yusuf membacakan kesimpulan rapat.

Kesimpulan selanjutnya, Komisi IX DPR juga meminta kepada pihak RSAL Mintohardjo untuk menyerahkan SOP terkait pelayanan hyperbarik kepada Komisi IX paling lambat hari rabu, tanggal 1 Juni 2016.

Komisi IX juga akan membentuk Panitia Kerja (Panja). “Kita akan kawal kasus ini dengan membuat Panja agar lebih fokus dalam penanganan kasus ini.  Kita akan lihat apakah Panja ini bisa menghasilkan sesuatu atau kita serahkan keranah hukum,” kata Dede.

Sebelumnya, pada 14 Maret lalu telah terjadi ledakan tabung (chamber) Sentinel Hiperbarik di RSAL Mintohardjo. Insiden tersebut menewaskan empat orang yaitu, Irjen (Purn) Abubakar Nataprawira (65), Edi Suwandi, dr Dimas dan Sulistyo.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Abidin Fikri menilai pihak RSAL Mintohardjo kurang transparan dalam menjelaskan penyebab terjadinya ledakan tersebut.

Abidin Fikri (kiri) menyampaikan sejumlah pertanyaan pada pihak RSAL
Abidin Fikri (kiri) menyampaikan sejumlah pertanyaan pada pihak RSAL

 

“Ada yang ditutupi karena tidak secara terang-benderang ia menggambarkan.   Kalo konslet tinggal cabut aja  colokannya. Tapi kan gak ada yang bicara seperti itu,” kata Abidin di DPR.

Menurut Abidin, pihak pengelola RSAL Mintohardjo berpotensi terjerat hukum. Sebab sesuai ketentuan hukum dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan dalam pasal 190 ayat 2 bahwa suatu perbuatan pada fasilitas pelayanan kesehatan  yang mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

“Karena perbuatan kelalaian yang menghilangkan nyawa seseorang bisa dijerat hukum,” tegas Abidin.

 

 

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *