Home >> NEWS >> Tolak Pabrik Semen, Warga Kendeng Pati Mendoakan Tegaknya Keadilan di PTTUN Surabaya
foto : http://komunitaskretek.or.id

Tolak Pabrik Semen, Warga Kendeng Pati Mendoakan Tegaknya Keadilan di PTTUN Surabaya

Lebih dari 250 warga dari Pegunungan Kendeng Utara dari Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo pada Kamis, 2 Juni 2016 mendatangi  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya untuk menggelar aksi bertajuk Donga Nuswantara Kendeng Njejegke Adil (Doa Nusantara Kendeng Menegakkan Keadilan).

Seperti dijelaskan dalam siaran persnya, kedatangan warga  3 kecamatan yang terancam oleh rencana Pabrik dan pertambangan semen di Pati ini bermaksud  mengetuk hati nurani Hakim dan mendoakan proses banding perkara gugatan terhadap izin lingkungan pendirian pabrik dan penambangan PT.  Sahabat Mulia Sakti (SMS) anak perusahaan PT. Indocement  Tbk. di daerah mereka agar menghasilkan keputusan yang dilandasi pada kebenaran dan memihak kepada kelestarian alam.

Seperti diketahui PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS), sebagai anak perusahaan dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa, hendak melakukan ekspansi pembangunan pabrik semen dan penambangan di wilayah Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati. Padahal Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo adalah kawasan padat penduduk dengan banyak sumber mata air yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup, rumahtangga dan untuk pertanian.

Warga telah melakukan gugatan atas rencana pertambangan dan pabrik tersebut dengan kemenangan di pihak warga sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 17 November 2015. Tetapi Pemda Pati dan PT SMS tidak menerima keputusan tersebut dan telah mengajukan banding di PTTUN Surabaya. Upaya banding yang dilakukan Pemda Pati maupun PT. SMS menunjukkan bahwa mereka memang tidak peduli akan keberlangsungan hidup jangka panjang. Mereka hanya memikirkan kepentingan sempit atas nama “investasi” yang jelas-jelas nantinya hanya akan memberangus kehidupan petani di Pegunungan Kendeng.

Aksi warga yang tergabung dalam JMPPK atau Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng tersebut adalah aksi kedua untuk masalah serupa. Aksi kedua pada tanggal 2 Juni ini warga lebih fokus berdoa dan mengetuk hati nurani para hakim. Aksi didahului dengan aksi teatrikal dengan menggunakan bentangan kain putih sepanjang 100 meter bertuliskan “IBU BUMI WIS MARINGI. IBU BUMI DILARANI. IBU BUMI KANG NGADILI” dan melibatkan 9 Kartini Kendeng yang telah menyemen kakinya di depan istana beberapa waktu yang lalu. Aksi juga akan menampilkan pembacaan puisi dan lantunan berbagai kidung. Puisi Gulo Klopo akan mengingatkan konsekuensi rusaknya tatanan ketika manusia Indonesia tidak lagi memegang semangat Merah Putih.

Tembang Pocung dan Pangkur yang digubah khusus untuk acara doa ini juga dilantunkan bersama. Adapun inti dari aksi adalah lantunan doa seperti yang ditulis di atas bentangan kain sepanjang 100 meter yang berbunyi: “IBU BUMI WIS MARINGI. IBU BUMI DILARANI. IBU BUMI KANG NGADILI” yang diikuti dengan lafadz LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH. Dengan doa itu warga memohon kepada Tuhan agar alam yang telah memberi kesejahteraan dan penghidupan kepada manusia tidak disakiti dan dirusak, karena alam dengan hukum keseimbangannya akan mengadili dengan caranya sendiri, yakni dengan menimbulkan bencana bagi manusia yang tidak menjaganya.

Adapun pada aksi  pertama mereka tanggal 24 Februari 2016 yang lalu  warga menyampaikan kepada majelis Hakim  yang akan menyidangkan kasus pabrik  semen di Kabupaten Pati, agar majelis Hakim jangan hanya mengacu pada berkas-berkas tertulis saja , melainkan perlu juga melihat bukti di lapangan. Mereka juga mohon kepada majelis Hakim yang akan menyidangkan kasus banding tersebut untuk juga mengakses dokumen AMDAL. Walaupun telah disahkan dalam proses sidang AMDAL, tetapi warga menengarai proses tersebut sarat dengan rekayasa.  Warga percaya jika dokumen AMDAL dibaca oleh hakim yang betul-betul bersertifikasi lingkungan maka majelis hakim akan menguatkan putusan PTUN Semarang.

“Diwajibkan  majelis Hakim yang bersertifikasi lingkungan, namun juga mengenal dengan baik kondisi daerah Pegunungan Kendeng Utara yang akan  di tambang “ kata Gunretno.

Dalam aksi ini warga yang terhimpun dalam JMPPK tidak bermaksud mengintervensi pengadilan. Tapi warga yang sebagian besar adalah petani ini merasa perlu datang mengawal proses banding ke PTTUN Surabaya karena kekawatiran atas integritas hakim yang akan memutuskan kasus mereka.

Keadilan dan ketukan palu dari majelis Hakim yang berkeadilanlah yang dapat membantu dan  menyelamatkan kelestarian Pegunungan Kendeng  dari ancaman bencana ekologi,   berdasarkan data  Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) bahwa Jawa Tengah adalah daerah rawan bencana, yakni kekeringan disaat kemarau, longsor dan banjir disaat musim penghujan.

“Maka putuslah dengan adil dan jujur,  Berpihak pada Ibu Bumi dan  kelestarian alam”

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *