Home >> MPR >> Sudah Saatnya Pemerintah Membuat Pedoman untuk Memahami Pancasila

Sudah Saatnya Pemerintah Membuat Pedoman untuk Memahami Pancasila

Pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan eksekutif perlu untuk membuat panduan atau pedoman sebagai dokumen resmi dalam menafsirkan dan memahami sila-sila Pancasila yang bersumber dari dokumen otentik Pidato Pancasila 1 Juni 1945 yang disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Hal tersebut dinilai penting sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Keppres No. 24 Tahun 2016 yang telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

“Hal itu penting agar dokumen tersebut dapat digunakan oleh para hakim MK, DPR bersama Pemerintah dalam pembentukan undang-undang, DPRD bersama Kepala Daerah dalam pembentukan peraturan daerah, maupun penyelenggara negara lainnya,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI sekaligus Wasekjend DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah saat menjalani Sidang Promosi Doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang (10/12/2016).

Melalui Disertasinya yang berjudul “Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan”, Ahmad Basarah menjelaskan bahwa panduan atau pedoman resmi tentang Pancasila tersebut juga dimaksudkan agar segenap komponen bangsa tidak memaknai Pancasila sesuai dengan selera dan kepentingannya masing-masing yang bersifat perseorangan, kelompok, maupun golongan.

Sementara itu, melalui sidang promosi doktor tersebut Ahmad Basarah dinyatakan lulus degan predikat Cumlaude dengan rata-rata nilai kumulatif 3,94, dan resmi menyandang predikat Doktor di bidang hukum tatanegara. Adapun yang bertindak sebagai majelis penguji dalam sidang promosi doktor tersebut diantaranya adalah Prof. Dr. Arief Hidayat (Ketua MK); Prof. Dr. Adji Samekto (Ketua Program S3 FH Undip);   Prof. Dr. M. Mahfud MD (Ketua MK 2008-2013); Prof. Dr. Benny Riyanto (Dekan FH Undip); Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana (Guru Besar FH Universitas Jember/Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM); dan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah (Guru Besar FH Univ Hasanuddin/Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi/MK).

Selain itu, Dekan Fakultas Hukum Undip, R Benny Riyanto menyatakan Ahmad Basarah sebagai peraih gelar doktor tercepat di Fakultas Hukum Undip. Basarah lulus dengan lama studi 2 tahun 3 bulan 9 hari.

“Dari hasil penelusuran bidang akademik FH Undip, saudara selain lulus dengan cumlaude, saudara juga lulus tercepat dari doktor FH Undip,” kata Benny dalam sambutannya setelah mengumumkan hasil ujian promosi doktor Ahmad Basarah.

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *