Home >> NEWS >> RUU Pertanahan Diharapkan Tidak Menjadi UU Sektoral
ilustrasi : http://www.pojoksamber.com

RUU Pertanahan Diharapkan Tidak Menjadi UU Sektoral

Wakil Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika Sari mengatakan, Rancangan Undang-Undang Pertanahan diharapakan dapat menjadi pedoman dan jalan keluar untuk mengatasi problem agrarian di Indonesia. Ia menekankan, RUU Pertanahan diharapkan tidak menambah tumpang-tindih Undang-Undang sektoral yang sudah ada.

“RUU Pertanahan harus berlaku di semua daratan Indonesia, sehingga tidak bersifat sektoral,” kata Dewi saat diskusi bersama staf komisi II Fraksi PDI Perjuangan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Lebih jauh, Dewi mengemukakan, terdapat tujuh sektor yang akan terkait langsung dengan RUU Pertanahan, yakni wilayah adat, sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, wilayah perkotaan, wilayah pesisir dan sektor kehutanan.

“Agar RUU ini tidak bersifat sektoral maka seluruh tanah di wilayah Indonesia, bukan hanya tanah yang ada dalam yuridiksi BPN, harusnya mencakup tanah hutan dan non-hutan,” tegasnya.

Dewi juga mengatakan, RUU Pertanahan mestinya memastikan pembentukan lembaga pelaksana reforma agraria agar tidak terjebak pada ego sektoral kementerian/lembaga. Dewi menjelaskan, pihaknya mengusulkan dibentuknya Badan Otoria Reforma Agraria (BORA) di tingkat pusat dan Komite Pelaksana Reforma Agraria Provinsi di tingkat Provinsi hingga Desa.

“Tugas pokok BORA adalah menyusun rencana induk dan strategi nasional pelaksanaan reforma agrarian sebagai rujukan sekaligus memimpin dan mengkoordinasikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agrarian,” pungkasnya. (AW/Red)

 

 

 

 

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *