Home >> NEWS >> Puluhan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Curhat Soal Nasib ke DPR

Puluhan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Curhat Soal Nasib ke DPR

Puluhan orang yang tergabung dalam Presidium Perjuangan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (PPTHL-TBPP) menyambangi ruang rapat fraksi PDI Perjuangan di Gedung Nusantara I, komplek DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016). Kedatangan mereka diterima oleh dua anggota fraksi PDI Perjuangan yakni Abidin Fikri (Komisi IX DPR) dan Sirmadji (Komisi II DPR).

Ketua PPTHLTBPP Timour menjelaskan, kedatangan mereka ke kantor wakil rakyat tersebut untuk memperjuangkan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, sebanyak 1.918 tenaga harian lepas penyuluh pertanian telah bekerja rata-rata 10 tahun lamanya dan telah melewati usia 35 tahun. Padahal, batas usia maksimal pengangkatan seorang PNS yakni 35 tahun sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 20014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

“Kami menjalani tes pertama tahun 2006 silam,” ujar Timour.

Selain itu Timour juga menjelaskan, terjadinya pergantian status kepada para tenaga harian lepas penyuluh pertanian tersebut.

“Dulu kami ini PTT, sekarang kami diganti THL,” ujarnya.

Merespon hal itu, Abidin Fikri yang juga anggota Badan Legislasi DPR mengatakan, saat ini Baleg DPR telah membentuk Panja revisi UU ASN untuk memperjuangkan nasib Bidan PTT, tenaga honorer K2 termasuk tenaga harian lepas yang telah mengabdi puluhan tahun menjadi PNS.

Anggota Komisi IX DPR itu menghimbau, para penyuluh pertanian yang tergabung dalam PPTHLTBPP untuk tetap solid dan satu tujuan sehingga dapat meraih cita-cita bersama.

“Saya menyarankan yang diperjuangkan kawan-kawan semua ini fokus saja pada satu hal, yakni diangkat menjadi PNS, itu saja jangan yang lain,” kata Abidin.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Sirmadji mengatakan, persoalan yang dihadapi para tenaga harian lepas tersebut bukan masalah mereka semata. Lebih jauh menurutnya, hal tersebut merupakan problem bangsadi sektor sistem kepegawaian yang perlu ditangani secara serius.

“Ini bukan persoalan anda semata, tapi merupakan persoalan bangsa sehingga perjuangan ini harus dimaknai sebagai bagian dari perjuangan kebangsaan,” ucap Sirmadji. (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *