Home >> DPR >> Puluhan Dokter Minta DPR Revisi UU Pendidikan Kedokteran

Puluhan Dokter Minta DPR Revisi UU Pendidikan Kedokteran

Program Dokter Layanan Primer (DLP) dalam Undang-Undang Pendidikan Kedoteran (UU Dikdok) dinilai berpotensi mendiskriminasi dokter umum dalam pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut disampaikan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2019).

“Undang-Undang Dikdok bertentangan dengan tiga Undang-undang terkait yakni UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,” kata IDI saat membacakan sikap politiknya.

Lebih jauh, terkait kurikulum, standar pendidikan dan gelar Dokter Layanan Primer belum memiliki kejelasan dan landasan formal terkait Peraturan Pemerintah, pengesahan kurikulum oleh KKI, peraturan Menteri dan belum ada Kolegium DLP yang disahkan oleh IDI.

Rapat yang berjalan alot tersebut menghasilkan keputusan dimana Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan UU No 20 Tahun 2013 tentang Dikdok paling lambat 90 hari kerja sejak keputusan tersebut diambil.

Sebelumnya, baik IDI maupun PDUI juga telah mendatangi Badan Legsilasi (Baleg) DPR RI (Selasa/27/9/2016) untuk memprotes adanya program DLP dalam UU Dikdok tersebut. Pada kesempatan tersebut, IDI dan PDUI meminta Baleg DPR untuk merevisi UU No 20 Tahun 2013 tentang Dikdok.

Selain itu, melalui keterangan persnya IDI menyatakan :
1. Mengusulkan RUU Perubahan atas UU nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran untuk masuk Prolegnas tahun 2016 dan dibahas pada tahun ini.
2. Pengurus Besar IDI menyerahkan draft revisi UU UU nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran disertai naskah akademik kepada Baleg DPR RI.
3. Meminta agar pemerintah menghentikan:
(a) pembahasan substansi DLP dalam penyusunan RPP turunan dari UU Pendidikan Kedokteran
(b) Kegiatan terkait dengan sosialisasi program studi DLP
(c) Rekrutmen dan persiapan program studi DLP
(d) pembukaan program studi DLP (AW/Red)

 

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *