Home >> DPR >> Puluhan Bidan PTT Silaturahmi ke Fraksi PDI Perjuangan

Puluhan Bidan PTT Silaturahmi ke Fraksi PDI Perjuangan

Puluhan anggota Forum Bidan PTT se Indonesia menyambangi ruang rapat fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Gedung DPR, usai mengikuti rapat dengar pendapat  umum (RDPU) bersama komisi IX DPR RI,  Rabu (22/6/2016).

Koordinator Forum Bidan PTT, Mariani mengatakan, kedatangan puluhan Bidan tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rasa terimakasih kepada PDI Perjuangan yang setia mengawal perjuangan para bidan tersebut untuk menjadi pengawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami harap jangan pernah lelah memperjuangkan kami,” ujarnya.

Selain itu, mewakili para Bidan yang turut hadir, Mariani juga mempertanyakan kelanjutan revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2016 melalui  sidang paripurna DPR, Senin (20/6/2016) lalu.

“Kira-kira berapa lama revisi Undang-Undangnya Pak,” kata Marni bertanya.

Anggota Komisi IX DPR RI  fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri yang menerima puluhan Bidan tersebut menjawab revisi terhadap UU ASN tersebut tmpaknya tidak akan memakan waktu lama. Pasalnya, revisi tersebut terbatas pada peraturan peralihan semata.

“Mudah-mudahan di tahun ini sudah selesai, karena di Baleg ini sudah dirumuskan, dan tidak  akan memakan waktu karena hanya perubahan peraturan peralihan saja,” kata politisi yang juga anggota Baleg DPR tersebut.

Abidin mengatakan, perubahan UU ASN tersebut akan menjadi payung hukum bagi pengangkatan Bidan PTT dan tenaga pendidik sebagai PNS tanpa adanya batasan usia seperti dikhawatirkan ribuan Bidan PTT.

“Setelah Undang-Undang ASN ditetapkan, intinya bisa PNS semua, gak ada batasan usia,” tegasnya.

Seperti diketahui, saat ini terdapat 42.000 Bidan PTT dan 430.000 tenaga honorer k2 yang memperjuangkan nasib menjadi PNS. Sebelumnya, kebijakan Kementerian Kesehatan mengenai pengangkatan Bidan PTT Pusat sebagai Pengawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tidak dapat mengakomodir suluruh Bidan PTT Indonesia. Pasalnya, sesuai UU ASN, Bidan PTT yang diakomodir sebagai PNS maksimal berusia 35 tahun.

Padahal, sebanyak 2.691 Bidan PTT telah berumur di atas 35 tahun dengan masa pengabdian di atas lima tahun harus tersingkir lantaran adanya aturan pembatasan usia tersebut. (AW/Red)

 

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *