Home >> DPR >> Puluhan Bidan PTT Adukan Pungutan Liar ke Komisi IX DPR

Puluhan Bidan PTT Adukan Pungutan Liar ke Komisi IX DPR

Koordinator Forum Komunikasi Bidan PTT Seluruh Indonesia, Mariani, mengungkapkan  adanya pungutan liar (pungli)  yang terjadi pada sejumlah Bidan di berbagai Provinsi, terkait proses rekrutmen Bidan PTT, pengeluaran dan perpanjangan SK kerja Bidan.

Hal itu disampaikan Mariani usai rapat dengar pendapat umum (RDPU)  yang  digelar Panja Rekrutmen PNS Tenaga Kesehatan Komisi  IX DPR  bersama  Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Forum Komunikasi Bidan PTT Seluruh Indonesia, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

“Itu memang benar bahwasannya ada beberapa dari provinsi di Indonesia ini teman-teman  mengalami  pungutan-pungutan liar,” ujar Mariani kepada empatpilarmpr.com.

Mariani menambahkan, praktek pungli tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dan Unit Kepegawaian. Besaran pungli menurut Mariani,  berkisar dari 10 hingga 20 juta.

“Dinas Kesehatan ataupun Unit Kepagawaiannya yang memungut biaya. Dimana pertimbangannya kita tidak tau,” katanya.

Lebih jauh Mariani menjelaskan, praktek pungli  pada para Bidan tersebut tidak terjadi di seluruh Indonesia. Ia menuturkan, di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini tidak ada pungli  dalam proses perpanjangan SK.

“Tidak merata ya, seperti kami  di Jabar tidak ada pungli, tapi di daerah Sulawesi dan Kalimantan masih ada, yang paling mencolok sekali itu di daerah Sumatera Utara.

Mendengar laporan tersebut, Panja Rekrutmen PNS Tenaga Kesehatan Komisi  IX DPR meminta kepada Pengurus IDI dan Forum Komunikasi Bidan PTT se Indonesia untuk memberikan laporan secara tertulis tentang kasus pungutan liar tersebut.

“Paling lambat 28 Juni 2016,” seperti tertulis dalam kesimpulan rapat. (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *