Home >> KABINET >> Problem TKI Tak Kunjung Usai, Komisi IX DPR Gelar RDP dengan BNP2TKI
Nusron Wahid memberikan penjelasan saat RDP dengan Komisi IX DPR RI

Problem TKI Tak Kunjung Usai, Komisi IX DPR Gelar RDP dengan BNP2TKI

Sejumlah kasus yang melilit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seolah tak pernah ada habisnya. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesi (BNP2TKI) memaparkan, terdapat lima problem penting terkait Pekerja Indonesia di luar negeri yakni masalah hukum, perdagangan orang di Malaysia melalui modus pengiriman TKI, TKI korban PHK di Arab Saudi, calo TKI dan moratorium TKI ke Timur Tengah.

“BNP2TKI sudah melakukan MoU dengan Kepolisian RI, melakukan sosialisasi perlindungan TKI serta mengintegrasikan sistem dengan Adminduk dan imigrasi untuk mencegah perdagangan orang,” kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid saat RDP dengan Komisi IX DPR di di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Lebih jauh dijelaskan oleh Nusron, sejumlah TKI menghadapi masalah hukum di Malaysia dan Arab Saudi. Tercatat enam TKI tersangkut kasus pembunuhan di Malaysia dan dua TKI di Saudi Arabia.

Nusron mengklaim, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperjuangkan hak-hak TKI.

Selain itu, Nusron mengatakan terdapat 2.343 TKI terkana PHK di perusahaan Group Bin Laden. Hal tersebut sebagai dampak kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan operasional dengan perusahaan tersebut tahun 2015.
Terdapat tiga konsorsium asuransi yang bertanggung jawab terhadap pertanggungan asuransi para TKI korban PHK tersebut, yakni Asuransi Jasindo (1.328 TKI), Astindo (84 TKI) dan Mitra TKI (931 TKI).

“Jumlah pertanggungan dari 2.343 TKI sebesar Rp. 17.144.229.875, dan baru direalisasikan penyerahan klaim asuransi kepada 1.063 senilai Rp. 7.860.202.275 atau 45,85 %” ungkap Nusron.

Merespon paparan Kepada BNP2TKI tersebut, politisi Partai Nasdem Irma Suryani mengatakan, keterlibatan BNP2TKI sangat penting untuk membantu para TKI mendapatkan klaim asuransi. Sebab menurutnya, banyak TKI yang dianggap tidak mampu melengkapi dokumen pendukung oleh pihak asuransi.

“Untuk hal ini yang ingin ditanyakan sudah sejauh mana, BNP2TKI berkoordinasi dengan Kemenaker bicara dengan asuransi terkait masalah rendahnya klaim yang bisa diselesaikan. Saya juga minta tiga konsorsium asuransi dipanggil terkait rendahnya klaim asuransi yang mereka selesaikan, karena uang yang dibayarkan oleh TKI cukup besar,”  tuturnya. (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *