Home >> DPR >> Penghematan Anggaran Belanja Berpotensi Abaikan Pembangunan Masyarakat

Penghematan Anggaran Belanja Berpotensi Abaikan Pembangunan Masyarakat

Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNP2TKI, BPOM dan BKKBN terkait penghematan atau pemotongan anggaran belanja tahun anggaran 2016.

Ketiga mitra kerja Komisi IX DPR tersebut mengakui telah menerima Inpres No.4 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan/pemotongan anggaran belanja.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid memaparkan, pihaknya diminta melakukan penghematan sebesar Rp. 68.576.428.300, atau 16,52% dari Pagu DIPA Rp. 415.046.706.000.

“Pagu DIPA Perubahan RKAK/L BNP2TKI dari DIPA awal sebesar Rp.415.406.706.000 menjadi  Rp.346.470.277.700,” kata Nusron di ruang raat Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Senada dengan Nusron, Kepala BPOM Roy Alexander Sparringa juga mengatakan pihaknya diminta melakukan penghematan anggaran belanja sebesar  Rp. 78.169.175.900.

”Sehingga dengan demikian anggaran BPOM Tahun Anggaran 2016 semula Rp. 1.617.444.585.000, menjadi sebesar Rp. 1.539.275.409.100,”  kata Roy memaparkan.

Sementara itu, Kepala BKKBN juga mengakui pihaknya diminta melakukan penghematan anggaran belanja sebesar 305.088.026.000 atau 7,9% dari Total Pagu anggaran BKKBN tahun  2016 sebesar Rp. 3,8 Trilyun.

Menanggapi penghematan tersebut, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Ketut Setiawan mengkhawatirkan program-program pembangunan masyarakat tiga Badan tersebut dapat terganggu.

“Jangan samapai penghematan  berimplikasi pada program kegiatan prioritas, misal BKKBN memotong anggaran program yang bersifat edukasi,” tegas Ketut.

Aksi penghematan anggaran belanja tersebut juga mendapat tanggapan keras dari politisi fraksi Partai Nasdem Irma Suryani. Irma menegaskan dirinya menolak penghematan anggaran tersebut, justru menurutnya anggaran BNP2TKI dan BPOM perlu ditambah.

“Saya piker dana BPOM perlu ditambah, saya temukan di banyak daerah belum memiliki laboratorium keliling,  padahal di daerah itu jajanan yang berbahaya lebih banyak daripada di ibukota,”.

Irma meminta pemerintah tidak mengabaikan pembangunan masyarakat di tengah upaya pemerintah untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur.

“Gak bisa infrastruktur saja, pembangunan masyarakat harus juga dibangun,” tegas Irma. (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *