Home >> DPR >> PB IDI Usulkan Amandemen UU Pendidikan Kedokteran ke Baleg DPR

PB IDI Usulkan Amandemen UU Pendidikan Kedokteran ke Baleg DPR

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Oetama Marsis mengatakan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter (UU Dikdok) perlu direvisi lantaran berpotensi merugikan masyarakat.

Hal itu disampaikan Marsis saat audiensi PB IDI dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di ruang rapat Baleg, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).

“Karena adanya definisi dokter pada Bab 1 pasal 1 ayat 9 dimana dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah,” ujar Marsis.

Penyisipan istilah profesi baru yakni Dokter Layanan Primer (DLP) menurut Marsis tidak sejalan dengan UU no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Bab 1, pasal 1, ayat 2 yang tidak menyebut soal DLP.

Lebih jauh Marsis menjelaskan, IDI sepenuhnya mendukung rencana pemerintah untuk memperkuat pelayanan primer, namun pembentukan profesi baru yang dipaksakan melalui pendidikan formal telah membawa dampak negatif yang luas.

“Belum ada kejelasan status DLP dan kepentingan kelompok yang saling tarik ulur serta ketidakadilan yang dirasakan para dokter menjadi alas an kuat penolakan IDI terhadap DLP,”.

Merespon paparan PB IDI tersebut, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas mewacanakan pembentukan Panja untuk meninjau UU Dikdok tersebut.

“Setelah reses, kita akan undang Menteri Kesehatan, Mendikbud dan PB IDI untuk duduk bersama membahas persoalan ini,” ujar Supratman. (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *