Home >> DPR >> PB IDI Akui Terjadi Kesenjangan Distribusi Dokter di Indonesia
foto : wahid

PB IDI Akui Terjadi Kesenjangan Distribusi Dokter di Indonesia

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) I Oetama Marsis mengatakan hingga saat ini masih terjadi kesenjangan soal distribusi dokter di Indonesia. Menurutnya sebaran dokter masih terkonsentrasi di pulau Jawad an Sumatera.

Hal itu diungkapkan Marsis dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara PB IDI dan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Senin (23/05/2013).

“Kita masih memerlukan tenaga dokter di pelayanan kesehatan tingkat pertama yang cukup banyak dalam waktu sigkat,” ujar Marsis.

Marsis juga mengatakan, selain peningkatan kuantitas dokter, peningkatan kualitas dokter di Indonesia juga perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi penting menurut Marsis agar dokter Indonesia mampu bersaing dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
“Jadi kalo Indonesia dengan kompetensi rendah, maka akan sulit masuk. Misalnya ke Singapura. Akan ditanya gimana kompetensi anda, anda kompetensinya masih rendah, jadi kami tidak butuh anda,” ungkapnya.

Lebih jauh, Marsis menilai perlunya dilakukan sinkronisasi sejumlah regulasi tentang dokter dan dunia pendidikan. Menurutnya, terdapat  pasal dalam UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktek dokter, UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan UU nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran yang tidak sinkron.
Sementara itu, Ketua Komisi IX Dede Yusuf mendorong PB IDI melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan pihak BPJS Kesehatan.

“Nantinya diharapkan BPJS kesehatan dan PB IDI dapat saling mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak terkait program dokter layanan primer (DLP),” katanya.

Lebih jauh, Dede juga menekankan adanya program pengembangan riset, pengembangan tekhnologi serta mendirikan pendidikan tinggi untuk program dokter layanan primer.

“Ke depan nanti, Komisi IX DPRRI akan mengadakan rapat kerja dengan kementerian kesehatan dan kementerian riset , tekhnologi dan pendidikan tinggi terkait program DPL tersebut,” kata Dede.

RDP tersebut menghasilkan tiga kesimpulan :

Pertama, Komisi IX DPR RI mendorong PB IDI untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar program dokter layanan primer dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat namun tidak merugikan profesi kedokteran.

Kedua, Komisi IX DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan, RDP dengan BPJS KEsehatan dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PB IDI untuk mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak terkait program DLP.

Ketiga, Komisi IX DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja engan Kementerian Kesehatan  dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terkait program DLP. (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *