Home >> DPR >> Paripurna DPR Tunda Sahkan Perppu Perlindungan Anak Jadi UU

Paripurna DPR Tunda Sahkan Perppu Perlindungan Anak Jadi UU

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunda pengambilan keputusan untuk menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 2016, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (UU).

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pimpinan sidang mengetok keputusan penundaan tersebut.

“Sesuai hasil lobi pimpinan fraksi atau yang mewakili dengan pimpinan DPR, terhadap agenda kedua ini kami saling menghargai pandangan fraksi yang ada. Ada kesepahaman untuk ditunda dalam pengambilan keputusan,” kata Taufik, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Penundaan pengambilan keputusan pada Perppu Kebiri tersebut diusulkan tiga fraksi yakni Gerindra, PAN dan PKS.

Anggota F-Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan dalam interupsinya, pihak sangat mendukung penetapan Perppu tersebut menjadi UU.

“Tapi banyak catatan, dan ini akan menjadi kekurangan yang fatal jika tidak diperbaiki. Sebelum kami menyetujui penetapan Perppu menjadi UU, kami membutuhkan penjelasan pemerintah terutama lembaga dan aktivis yang mempunyai pandangan sama,” kata Rahayu.

Beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan adalah soal sistem rehabilitasi korban, anggaran untuk kebiri dan penanaman chip, serta teknis untuk eksekusinya, juga soal siapa eksekutor hukuman kebiri tersebut.

“Sekali lagi, kami mendukung penambahan hukum yang berlaku yang sesuai dengan konstitusi dan penegakan hukum yang jelas,” tambahnya. (AW/Red).

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *