Home >> DPR >> Paripurna DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2016 dan Perubahan Tata Tertib

Paripurna DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2016 dan Perubahan Tata Tertib

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2016), menyepakati perubahan prolegnas prioritas 2016 dan prolegnas 2015-2019.

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dalam laporanya membacakan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU)  yang masuk ke Prolegnas prioritas 2016 dan Prolegnas 2015-2019.

10 RUU yang disepakati ialah :

  1. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (diusulkan DPR Lintas Fraksi)
  2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (diusulkan DPR Lintas Fraksi)
  3. RUU tentang Perkelapasawitan (diusulkan DPR Lintas Fraksi)
  4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Komisi XI DPR)
  5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Komisi XI DPR)
  6. RUU tentang Bea Meterai (diusulkan Pemerintah)
  7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (diusulkan Pemerintah)
  1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (disulkan Pemerintah)
  2. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (diusulkan Pemerintah)
  3. RUU tentang Kepalangmerahan (diusulkan Pemerintah)

Selain menyetujui perubahan prolegnas tersebut, rapat paripurna juga menyetujui Perubahan Kedua tentang Peraturan DPR RI nomor  1/2014 Tentang Tata Tertib pasal 211.

Perubahan aturan itu terkait kunjungan kerja (kunker) anggota DPR yang diperbolehkan saat masa sidang.  Sebelumnya, anggota DPR hanya boleh kunker ketika reses.

Disebutkan dalam Pasal 211 : (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses;
  2. kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses atau pada masa sidang DPR, dan
  3. kunjungan kerja pemilihan di luar masa reses dan di luar masa sidang DPR

Lebih jauh, rapat paripurna DPR juga membacakan  Surat Presiden Joko Widodo nomor R40/pres06/2016 tentang pengajuan nama Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Usai dibacakannya Surat Presiden tersebut, proses pengujian (fit and proper test) Komjen Tito dapat dijalankan. (AW/Red)

 

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *