Home >> NEWS >> Lakspesdam NU Gelar Diskusi Publik Sikapi RUU Larangan Minuman Beralkohol
foto : Red/AW

Lakspesdam NU Gelar Diskusi Publik Sikapi RUU Larangan Minuman Beralkohol

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol ( RUU Minol) . Sejumlah kalangan angkat bicara terkait lahirnya RUU yang diusung oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, salah satunya Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PWNU DKI Jakarta.

Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta, Mohammad Shodri mengatakan, adanya larangan terhadap minimal beralkohol dikhawatirkan akan menyebabkan maraknya konsumsi minuman oplosan yang sangat berbahaya bagi keselamatan rakyat.

“Apakah aturan pelarangan itu sudah tepat atau justru akan membawa dampak yang lebih berbahaya, atau mungkin sebaiknya ada skema pengendalian ?” ujarnya dalam diskusi public bertajuk “ Dampak Oplosan dan Pengendalian Konsumsi Minol Dibawah Umur” di Garden Café, Pancoran, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Sementara itu, narasumber dari Centre for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rofi Uddarojat secara tegas menolak RUU Minol tersebut. Menurutnya, pelarangan tersebut akan semakin memberi celah bagi produsen dan konsumen menempuh jalur illegal.

“Jika RUU ini disetujui, maka produsen dan konsumen terdorong untuk menggunakan jalur ilegal. Pelarangan juga akan memperbesar aktivitas sindikat kriminal dalam memproduksi alkohol oplosan,” ujarnya.

Ia memaparkan, jumlah konsumsi alkohol oplosan lima kali lebih tinggi dari alkohol legal di Indonesia. Jumlah konsumsi alkohol oplosan sebanyak 0,5 liter perkapita dan jumlah konsumsi alkohol non ilegal sebesar 0,1 liter perkapita.

Ia menegaskan, pemerintah harusnya memberikan akses kepada masyarakat luas untuk konsumsi minuman alkohol illegal. Pasalnya, konsumsi minuman oplosan sering dilakukan oleh kaum pinggiran dan kaum miskin.

“Pemerintah hanya mencegah yang resmi agar tidak bisa diakses, seharusnya beri akses resmi agar masyarakat tidak beralih ke oplosan. Apalagi bisa jadi kemungkinan anak-anak yang akan mengkonsumsinya karena harga yang murah,” pungkasnya. (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *