Home >> DPR >> Komisi IX DPR Minta Penjelasan Soal Vaksin Palsu, Menkes dan BPOM : Kami Belum Tau Isinya
Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek di gedung DPR RI

Komisi IX DPR Minta Penjelasan Soal Vaksin Palsu, Menkes dan BPOM : Kami Belum Tau Isinya

Komisi IX DPR RI menggelar rapat guna meminta penjelasan kepada Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran vaksin palsu yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek hadir dalam rapat yang digelar di ruang rapat komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016). Turut hadir dalam rapat tersebut Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Aman Bhakti Pulungan, dan perwakilan dari Biofarma.

Kepada Komisi IX DPR Menkes menegaskan, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah vaksin palsu tersebut.

“Kita harus mengetahui distribusinya kemana, siapa saja yang terkena, dan bagaimana menangani yang sudah terkena (vaksin palsu),” ucapnya.

Menkes mengakui, pihaknya belum mengetahui secara pasti isi (konten) dari vaksin palsu tersebut. Menkes menambahkan, BPOM akan segera melakukan pemeriksaan laboratorium. “Kami hanya dengar dari media bahwa isinya hanya cairan infus dan gentamicin (obat antibiotik),” tambahnya.

Senada dengan Menkes, Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid mengungkapkan pihaknya juga belum melakukan uji laboratorium terhadap vaksin palsu yang sedang disita pihak kepolisian tersebut.

“Kami harus mengikuti prosedur dari kepolisian karena ini barang sitaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisi IX DPR menilai peran pengawasan pemerintah (Menkes dan BPOM) terhadap pembuatan dan peredaran vaksin sangat lemah. “Komisi IX mendesak Kemenkes dan BPOM untuk memperkuat kerjasama lintas sektoral terhadap pengawasan produk dan pengamanan rantai suplai vaksin dengan membentuk gugus tugas (task force) agar dapat meminimalisir dampak peredaran vaksin palsu,” kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf membacakan kesimpulan rapat.

Selain itu, Komisi IX DPR meminta Kemenkes dan BPOM untuk memberikan laporan hsil investigasi secara tertulis terkait penangan kasus peredaran vaksin palsu kepada komisi IX DPR paling lambat Kamis, 30 Juni 2016.

Seperti diketahui, peredaran vaksin palsu terungkap setelah Bareskrim Polri  menggerebek CV Azka Medical di Bekasi pada 16 Juni 2016, disusul rumah di Puri Bintaro, Kemang Pratama Regency, dan sejumlah tempat lainnya.

Hingga saat ini, Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus kejahatan tersebut.  Harga vaksin palsu lebih murah  Rp 200-400 ribu dibandingkan harga vaksin asli yang mencapai Rp 900 ribu. (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *