Home >> DPR >> Komisi IX DPR Bahas RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim
ilustrasi : http://www.dephub.go.id

Komisi IX DPR Bahas RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim

Komsi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar tenaga kerja maritime, Aditya Pramana dan Arif Yunaedi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena itu untuk mendengarkan masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2016.

“Materi yang disampaikan akan menjadi masukan bagi Komisi IX DPR saat pembahasan RUU tentang Maritime Labour Convention 2006,” kata Ermalena.

Beberapa isu strategis yang mengemuka dalam RDPU tersebut yakni terkait persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai pelaut serta akomodasi dan fasilitas pekerja di atas kapal.

Selain itu, isu soal perlindungan jaminan sosial dan kesejahteraan pelaut serta penyelesaian permasalahan hubungan kerja juga menjadi poin pembahasan dalam RDPU tersebut.

Sebelumnya, Indonesia bersama 186 negara anggota International Labour Organization (ILO) menyetujui amandemen Konvensi Pekerja Maritim (Maratime Labour Convention-MLC) 2006 khususnya yang menyangkut Konvensi 185 tentang Kartu Identitas Pelaut.

Indonesia memberikan suara dalam sidang voting amandemen MLC 2006 di Assembly Hall Palais des Nations-Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (8/6/2016). (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *