Home >> PETIK >> Gagal Fokus, Janji Aksi Damai Berakhir Ricuh dan Anarkis

Gagal Fokus, Janji Aksi Damai Berakhir Ricuh dan Anarkis

Aksi demonstrasi 4 November 2016 memang telah usai. Namun aksi tersebut masih menjadi buah bibir khalayak ramai lantaran sejumlah massa demonstrasi melakukan tindak anakris melawan aparat keamanan hingga penjarahan minimarket di Penjaringan, Jakarta Utara.

Aksi demonstrasi yang dikomandoi oleh Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas Islam lainnya itu diikuti puluhan ribu massa dari berbagai daerah di tanah air. Awalnya, komandan FPI Habib Rizieq telah menegaskan aksi demonstrasi akan berjalan damai. Selain itu, banyak bentangan spanduk yang menjadi perangkat demonstrasi itu bertuliskan “aksi damai bela Islam”.

“Kami bertekad besok aksi damai. Kami enggak mau rusuh, kami berkomitmen besok tenang dan damai,” kata Habib Rizieq di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016).

Namun tekad untuk aksi damai rupanya hanya ucapan manis di bibir saja. Faktanya, para demonstran membuat kericuhan di depan Istana Merdeka dan di sebelah monumen patung kuda. Kericuhan terjadi sekitar pukul 19.00 WIB. Sejatinya aksi demonstrasi harus bubar pada pukul 18.00 WIB sesuai peraturan yang berlaku, namun lantaran ngotot ingin ditemui oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah massa pengunjuk rasa bersikukuh tidak akan beranjak dari lokasi demonstrasi.

Melihat sikap demonstran yang tidak mengindahkan peraturan itu, aparat mulai bersikap tegas dengan menembakkan gas air mata agar para demonstran membubarkan diri. Namun aksi aparat tersebut direspon balik oleh para demosntran dengan melempari petasan kepada aparat keamanan.

Buntut aksi tersebut, tercatat 18 kendaraan milik TNI-Polri dirusak, dimana 3 diantaranya dibakar. Selain itu, sebanyak 10 orang demonstran ditangkap dan diperiksa namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. 250 demonstran juga mengalami luka. Selain itu ada 100 orang di luar demonstran mengalami luka. Perinciannya 79 personel Polri (11 di antaranya dirawat inap), 15 masyarakat umum, 5 personel TNI, dan 1 personel Pemadam Kebakaran.

“Tiga kendaraan dibakar, 18 itu rusak,” kata Kadiv Humas Polri Boy Rafli dalam konferensi pers di Mabes Polri, Sabtu (5/11/2016), sambil memajang foto-foto kendaraan yang rusak.

Menjadi Amuk Massa

Aksi besar-besaran oleh sejumlah ormas Islam tersebut sebenarnya hanya terkait ucapan Gubernur Ahok yang dinilai menyinggung umat Islam tentang Al-Maidah 51. Meskipun, terkait apakah ucapan Gubernur Ahok itu dinilai menistakan agama atau tidak, masih dalam proses penyidikan aparat penegak hukum. Toh sebagian besar pemuka umat Islam lainnya menyatakan tidak ada unsur penistaan agama.

Namun, aksi tersebut rupanya gagal fokus. Sebab usai dipukul mundur oleh aparat keamanan, kumpulan demonstran yang kemudian terkonsentrasi di depan stasiun Juanda mulai meneriakkan “turunkan Jokowi”. Padahal di satu sisi, banyak pula para demonstran lainnya yang mulai beranjak pulang ke rumah masing-masing seolah mulai tidak peduli dengan isu baru “turunkan Jokowi” tersebut.

Aksi semakin gagal fokus ketika sejumlah massa aksi mulai bergerak ke arah Penjaringan Jakarta Utara. Di Penjaringan, massa demonstran melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pelemparan batu dan penjarahan di sekitar Jalan Pluit Timur Raya dan Jalan Pluit Utara Raya.

aksi-4-nov-3

Bahkan, janji aksi damai mulai menjadi amuk massa ketika para demonstran itu melakukan penghadangan terhadap sejumlah mobil yang dikendarai orang-orang Tionghoa. Beberapa orang dilaporkan terkena pukulan massa demonstran yang mulai mengamuk, bahkan banyak diantaranya merupakan pribumi.

Agama sebagai Dagangan Politik

Lantaran sudah terbukti sebagai aksi yang dinilai gagal fokus, tak bisa dipungkiri bila sebagian kalangan menilai aksi tersebut sarat kepentingan politik. Sebab isu yang dimainkan tidak semata soal tuduhan penistaan agama, namun unjuk rasa tersebut juga bertujuan agar Ahok batal maju di Pilkada DKI 2017.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat selain menyayangkan demo 4 November yang berujung ricuh, juga menilai aksi tersebut telah ditunggani penumpang gelap untuk meraih keuntungan politik.

“Hati-hati dengan para penumpang gelap, mereka yang akan memanfaatkan demo itu untuk kepentingan pribadi dan politiknya,” ujar Djarot di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, Sabtu (5/11/2016).

Menurut dia, demonstrasi kemarin tidak hanya bertujuan mendemo pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia menilai sebagian pihak ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK.

Padahal sebelumnya, dua pemuka agama Said Aqil Siradj dan Haedar Nasher telah mengingatkan potensi politisasi agama di balik (janji) aksi damai tersebut.

Selaku ketua PBNU, Said Aqil menegaskan, anggota NU beserta seluruh sayap ormas tersebut dilarang mengikuti akasi 4 November tersebut. Ia pun telah mewanti-wanti bahaya politisasi agama sebagai barang dagangan politik.

“Prinsip yang penting jangan mencampuradukkan agaman dengan politik. Jangan jadikan agama barang murah dalam mengejar target politik. Ini asal muasal kita mudah marah,” katanya, Rabu (2/11/2016).

Senada dengan Said, Ketua Umum DPP Muhammadiyah Haedar Nasher juga mengatakan unjuk rasa sebaiknya tidak digiring ke ranah politik karena sejatinya masih banyak tugas berat dalam mengamalkan Al-Quran. Aksi politik yang tidak perlu dalam demonstrasi hanya akan menghabiskan energi untuk memajukan peradaban.

Bila isu penistaan agama dan dalih pembelaan terhadap agama telah berbelok dan mengarah pada target-target politik praktis serta menafikan nilai-nilai kemanusiaan (rahmatan lil ‘alamin) sebagai spirit mendasar ajaran agama, lantas siapakah yang lebih tepat disebut sebagai penista agama ?

Selain itu, yang terpenting saat ini adalah menemukan siapa aktor intelektual dan penyandang dana di balik mobilisasi umat Islam secara besar-besaran tersebut. Aktor intelektual dan bohir aksi tersebut harus ditangkap untuk menyudahi berbagai aksi-aksi yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa dan aksi teror kepada masyarakat.

Lebih dari itu, Presiden Joko Widodo juga harus bersikap tegas dengan membubarkan ormas-ormas yang kerap membawa mafsadat (kerusakan) di bumi Indonesia. Presiden Joko Widodo harus berani seperti halnya Bung Karno membubarkan Partai Masyumi dan PSI lantaran terlibat pemberontakan PRRI/Permesta. Semua itu penting dilakukan Presiden Joko Widodo agar rakyat Indonesia bisa hidup tentram dan damai. (AW/Red)

Wallahu a’lam

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *