Home >> DPR >> DPR Komitmen Pembahasan RUU Akan Dipercepat

DPR Komitmen Pembahasan RUU Akan Dipercepat

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan DPR berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi prioritas tahun 2016. Hal tersebut ditegaskannya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Th 2016-2017, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

“Mengingat masa sidang ini singkat, DPR berkomitmen mempercepat proses pembahasan RUU. Untuk itu, pimpinan DPR mengimbau kepada seluruh komisi, badan maupun pansus agar tetap memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas legislasi dengan tetap memperhatikan kualitas RUU,” kata pria yang akrab disapa Akom tersebut.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, lanjut Akom, DPR akan melakukan persiapan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. Selanjutnya, DPR juga akan melakukan dan menyelesaikan pemantapan 4 RUU yang masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg).

Ke-empat RUU itu adalah RUU tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Perkelapasawitan.

Selain itu, politisi Partai Golkar itu menambahkan, ada lima RUU yang sudah memasuki tahapan pembahasan di Komisi maupun Pansus dan diharapkan akan selesai pada masa sidang ini, yakni RUU tentang jasa konstruksi, RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di bagian timur Selat Singapura, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Kebudayaan.

Selan itu, terkait dengan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, Akom mengatakan DPR akan melakukan pembahasan secara intensif dan maraton. Pasalnya, RUU ini akan menjadi landasan pemilihan umum tahun 2019 yang akan dilakukan secara serentak, yaitu pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“RUU ini penting karena akan menandai babak baru dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Untuk itu, DPR bersama Pemerintah dan penyelenggara pemilu bersinergi dalam upaya menyelesaikan RUU ini agar tepat waktu sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu,” tandas politisi dari dapil Jawa Barat VII itu.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pembahasan APBN telah selesai dilaksanakan sesuai siklus dan mekanisme yang ada sehingga proses UU APBN menjadi DIPA adalah proses internal pada pemerintah.

Akom berharap agar pemerintah melakukan pengelolaan keuangan negara dalam APBN 2017 secara transparan dan akuntabel sehingga serapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan.

“DPR juga akan melakukan pemantauan dana transfer ke daerah dan dana desa serta melihat potensi pendapatan negara di bidang perpajakan dan migas,” imbuhnya. (AW/Red)

 

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *