Home >> DPR >> DPR  Bahas RUU Jabatan Hakim bersama IKAHI dan FDHI
foto : wahid

DPR  Bahas RUU Jabatan Hakim bersama IKAHI dan FDHI

Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) jabatan hakim. Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo mengatakan, IKAHI dan FDHI diharapkan dapat menyumbang berbagai  masukan guna proses harmonisasi RUU jabatan hakim yang sedang dirumuskan.

“Sehingga apa yang menjadi masukan dari IKAHI dan FDHI dapat menambah pengayaan materi dan harmonisasi,” ujar Firman saat memimpin rapat di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Pengurus IKAHI, Abdul Gani Abdullah mengatakan, RUU jabatan hakim diharapkan dapat memberikan ruang kebebasan yang lebih besar bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya.

“Bagaimana RUU jabatan hakim ini tetap menjaga freedom of justice, independensi hakim, serta equalitas dalam menegakkan hukum di Indonesia,” ujar Abdul Gani.

Pengurus IKAHI lainnya,  I Gusti Agung Sumanta juga mengatakan,  RUU jabatan hakim menjadi sangat penting untuk dibahas dalam menentukan status kepegawaian hakim.

“Karena hakim sendiri tidak hanya diakui sebagai pegawai negeri, tetapi hakim juga telah diakui sebagai pejabat negara,” kata Sumanta.

Sumanta menambahkan, RUU jabatan hakin juga diharapkan dapat menjadi titik tolak cita-cita reformasi birokrasi lembaga kehakiman Indonesia yang mendapat stigma negative (korup).

“Bagaimana reformasi di bidang yudisial ini turut membantu menyentuh organisasi. Ini selama ini khan kelembagaan hakim berada satu atap di bawah Mahkamah Agung,” ungkap Sumanta.

Turut hadir dalam RDP tersebut beberapa  pengurus FDHI yang sekaligus menjabat hakim muda di kantor Pengadilan Negeri di berbagai daerah. (AW/Red)

 

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *