Home >> NEWS >> Akhiri Rezim Kontrak Karya, PT Freeport Indonesia Tunduk Pada Pemerintah
foto :beritadaerah.co.id

Akhiri Rezim Kontrak Karya, PT Freeport Indonesia Tunduk Pada Pemerintah

Setelah 50 tahun berjalan, akhirnya PT Freeport Indonesia (PTFI)  sepakat mengakhiri rezim  kontrak  dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sejak 12 Januari 2017, ekspor mineral hasil pengolahan, termasuk konsentrat tembaga milik PTFI terhenti. Pemerintah pun akan memperpanjang masa ekspor tersebut maksimal lima tahun dengan syarat perseroan berkomitmen membangun smelter dan mengubah status pemegang Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK.

Rezim IUPK memuat enam substansi, yakni penyempitan luas wilayah, peningkatan besaran pajak, peningkatan besaran royalti, peningkatan penggunaan komponen lokal (TKDN), kewajiban divestasi, dan kewajiban penghiliran barang tambang.

Juru bicara PT Freeport Indonesia  Riza Pratama berharap kesediaan perusahaan untuk mengonversi statusnya dapat diikuti oleh perjanjian stabilisasi investasi.

“PTFI telah menyampaikan kesediaannya untuk konversi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus . Apalagi bila disertai dengan perjanjian stabilitas investasi bagi jaminan kepastian hukum dan fiskal,” katanya, Minggu (15/1/2017).

Riza menambahkan pihaknya juga telah menyampaikan komitmen perseroan untuk membangun smelter dan segera melanjutkan pembangunannya.

Namun, sama seperti sebelumnya, semuanya akan dilakukan setelah ada perpanjangan operasi. Saat ini, perkembangan pembangunan smelter katoda tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur, baru mencapai 14%. Padahal, rencana awal menyebutkan smelter dengan nilai investasi US$2,2 miliar berkapasitas 2 juta ton konsentrat tersebut rampung sebelum 12 Januari 2017.

“Berdasarkan komitmen-komitmen tersebut, kami berharap pemerintah akan segera memperpanjang izin ekspor PTFI,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan pemerintah meminta pihak PT Freeport Indonesia menaati kewajiban perusahaan melepas saham ke pihak Indonesia sebesar 51 persen.

Kebijakan itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara. Besaran saham itu meningkat dibanding aturan sebelumnya yang hanya 30 persen lantaran Freeport berinvestasi di tambang bawah tanah. Sedangkan dalam peraturan baru, kewajiban divestasi dipukul rata bagi semua penambang.

“Tidak ada pengecualian untuk divestasi, harus sampai 51 persen. Mau bangun smelter atau enggak bangun smelter, ya ada konsekuensinya,” kata Jonan, Jumat, 13 Januari 2017. (AW/Red)

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *