Home >> DPR >> 8 Hal Penting tentang RUU Pertembakauan
foto : metrotvnews.com

8 Hal Penting tentang RUU Pertembakauan

Sembilan Fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertembakauan dilanjutkan ke Sidang Paripurna untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Keputusan itu diambil dalam rapat Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) belum menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Pertembakauan tersebut.

Berikut 8 hal penting dalam RUU Pertembakauan :

  1. Menambahkan asas kedaulatan untuk menegaskan bahwa dasar disusunnya RUU Pertembakauan adalah untuk menguatkan kedaulatan dan perlindungan terhdap hak petani tembakau Indonesia.
  2. Ruang lingkup pengelolaan Pertembakauan meliputi : produksi, distribusi dan tata niaga, industri hasil tembakau, harga dan cukai, dan pengendalian konsumsi Produk Tembakau yang diatur pada pasal 4.
  3. Ketentuan mengenai produksi yang meliputi adanya perencanaan Pemerintah melalui rencana induk budidaya tembakau dan pembangunan IHT untuk jangka 10 tahun dan dievaluasi per 5 tahun serta kebijakan budidaya tembakau dan IHT nasional 5 tahun yang diatur pada pasal 5 sampai Pasal 7.
  4. Budidaya tembakau dilakukan oleh perorangan WNI atau badan hukum Indonesia dengan kepemilikan oleh WNI yang memiliki izin usaha budidaya tembakau. Budidaya tembakau dilakukan secara terintegrasi dengan budidaya tanaman pendukung untuk kebutuhan IHT.
  5. Penentuan luas dan wilayah tanam tembakau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan petani tembakau, kebutuhan industri, dan kebutuhan ekspor. Pemerintah Daerah menetapkan jenis varietas tembakau yang dibudidayakan di masing-masing wilayah. Larangan memperjual-belikan varietas lokal keluar Indonesia. Penetapan standar produksi sesuai SNI serta Penyediaan prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian yang diperlukan oleh petani tembakau serta pola kemitraan antara petani dan Pelaku Usaha yang diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.
  6. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan antara Petani dan Pelaku Usaha untuk peningkatan nilai tambah bagi Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat pada usaha proses produksi dan pasca panen, yang diatur dalam Pasal 16.
  7. Distribusi dan tata niaga tembakau harus memperhatikan kepentingan petani dan pelaku usaha. Pelaku usaha wajib melaporkan jumlah persediaan bahan baku tembkau untuk IHT dan menyimpannya paling lama 2 tahun.
  8. Penetapan harga dasar tembakau di tingkat petani tembakau secara tripartit, yang dihitung berdasarkan biaya variable, waktu kerja, dan prakiraan keuntungan yang diperoleh petani dalam 1 musim tanam, serta ditetapkan paling lama 2 minggu terhitung sejak musim tanam tembakau dimulai. Pemerintah dan Pemda mewujudkan tata niaga tembakau yang sesuai ketentuan persaingan usaha yang sehat dan terbuka dengan penetapan mekanisme tata niaga, menjaga kualitas dan keaslian tembakau, penetuan sampel dan harga serta pengawasan terhadap tata niaga yang diatur pada pasal 21 dan Pasal 22. (AW/Red)

 

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *