Home >> DPR >> 10 Fraksi Sepakati Pembahasan Revisi UU ASN Dilanjutkan ke Sidang Paripurna DPR

10 Fraksi Sepakati Pembahasan Revisi UU ASN Dilanjutkan ke Sidang Paripurna DPR

Seluruh fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menyetujui pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dilanjutkan ke sidang paripurna.

Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU ASN Arif Wibowo membacakan laporan kerja Panja terkait harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tersebut.

“Revisi UU ini telah dibahas secara intensif ditingkat Panja,” kata Arif, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo mengatakan, setelah RUU ASN ini disetujui, tahap selanjutnya adalah  dibawa ke Sidang Paripurna untuk pengambilan keputusan menjadi pembicaraan tingkat I. “Setelah itu sebelum pembahasan menunggu Surat Presiden (Surpres),” kata Firman.

Adapun beberapa poin krusial tersebut ialah penambahan substansi dalam pasal 56 terkait dengan penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus disertai dengan jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kreteria kreteria dari masing-masing jabatan.

Selain itu ada pula penambahan substansi dalam pasal 87 ayat 5 terkait dengan pensiun dini PNS secara massal hanya dapat dilakukan oleh pemerintah setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan didasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai.

Poin lain ialah penghapusan substansi pasal 99 terkait dengan larangan untuk mengangkat Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara otomatis menjadi PNS. Penambahan substansi 105 ayat 5, pemberhentian PPPK secara masal hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah berkonsoltasi dengan DPR berdasar evaluasi dan perencanaan pegawai.

Pasal 135 A terkait jangka waktu pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS yang dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun setelah UU ini diundangkan. (AW/Red)

 

 

About Redaksi 4 Pilar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *